tag:blogger.com,1999:blog-24780728442533301702024-03-12T23:10:49.494-07:00Indonesia Tanah Air kuAdminhttp://www.blogger.com/profile/07272577784435630292noreply@blogger.comBlogger10125tag:blogger.com,1999:blog-2478072844253330170.post-26003137596835704512018-07-03T02:17:00.002-07:002018-07-03T02:17:28.983-07:002018 Dan 2019, ADB Prediksi Ekonomi RI Tumbuh 5,3%<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiK1RpLzQUOzmxLVzvq_3mXYb6KphSmGpMkf9oHwpngszRcPxvF2Kkk1ceIY7xfQuoxgHj82l8lgUXDiG5sswTQgeicRXzJivYwdr7HN-p8WqgEw_3YqJIvHnnhauskxPHN1ek0ftSnNuJC/s1600/Asian-Development-Bank-Manila-EPA-20111%255B1%255D.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="2018 Dan 2019, ADB Prediksi Ekonomi RI Tumbuh 5,3%" border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiK1RpLzQUOzmxLVzvq_3mXYb6KphSmGpMkf9oHwpngszRcPxvF2Kkk1ceIY7xfQuoxgHj82l8lgUXDiG5sswTQgeicRXzJivYwdr7HN-p8WqgEw_3YqJIvHnnhauskxPHN1ek0ftSnNuJC/s400/Asian-Development-Bank-Manila-EPA-20111%255B1%255D.jpg" title="2018 Dan 2019, ADB Prediksi Ekonomi RI Tumbuh 5,3%" width="400" /></a></div>
<div class="entry-content clearfix single-post-content">
<a href="https://liputanpos.com/" target="_blank">liputanpos</a>.Jakarta – Ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,3% di 2018 dan 2019
diprediksi Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB). Prediksi
ini lebih baik ketimbang prediksi ADB terhadap ekonomi Indonesia di 2017
lalu yang sebesar 5,1%.<br />
Kepala Perwakilan ADB untuk Indonesia Winfried Wicklein menyampaikan,
pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini ditopang oleh naiknya laju
investasi dan membaiknya konsumsi rumah tangga. Selain itu, dia menilai
bahwa manajemen makroekonomi Indonesia pun cukup kuat dan reformasi
struktural telah mendorong momentum pertumbuhan invesasi di Tanah Air.<br />
<br />
“Dengan berlanjutnya upaya reformasi, Indonesia dapat mencapai
pertumbuhan yang lebih tinggi dan lebih inklusif,” katanya di Kantor
ADB, Jakarta, Rabu (11/4/2018).<br />
<br />
Dalam rilis Asian Development Outlook (ADO), pihaknya menggarisbawahi
bahwa penguatan investasi telah meningkatkan mutu pertumbuhan. Dengan
pengeluaran modal yang lebih tinggi dari pemerintah membantu mengatasi
kesenjangan infrastruktur.<br />
<br />
“Laju investasi diperkirakan akan terus meningkat, didorong oleh
sentimen bisnis yang positif dari reformasi struktural, bersama dengan
pemercepatan sejumlah proyek strategis nasional,” imbuh dia.<br />
<br />
Sementara itu, Country Economist of ADB Emma Allen mengatakan, tahun
lalu perekonomian Indonesia tumbuh 5,1% juga didorong oleh terkereknya
ekspor, menguatnya investasi, dan konsumsi rumah tangga. Selain itu,
didukung oleh inflasi yang rendah dan pertumbuhan lapangan kerja yang
solid, termasuk kontribusi sekitar 1,5 juta pekerjaan baru dari sektor
manufaktur.<br />
<br />
Menurutnya, inflasi mencapai rata-rata 3,8% pada 2017 dan
diperkirakan akan stabil tahun ini, sebelum sedikit naik ke 4% pada
2019. “Hal ini akan mendukung kepercayaan konsumen dan membantu
mempertahankan pengeluaran rumah tangga dan pendapatan riil pada tahun
ini dan tahun depan,” tuturnya.<br />
<br />
Emma mengungkapkan, menguatnya perdagangan global dan harga komoditas
internasional yang lebih tinggi pada tahun 2017 membantu mengurangi
defisit transaksi berjalan ke 1,7% dari produk domestik bruto (PDB).
Sementara untuk tahun ini, pertumbuhan ekspor diperkirakan akan
melambat, sedangkan impor masih tetap kuat, ditopang oleh permintaan
barang modal.<br />
</div>
Adminhttp://www.blogger.com/profile/07272577784435630292noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2478072844253330170.post-69387757272223918422018-07-03T01:44:00.001-07:002018-07-03T01:44:26.352-07:00Kemendagri: Aturan Percepatan Layanan E-KTP Sudah Diterbitkan<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYrC6KcYzE_n63e4tJzx2lWgRciFdq0AboiS2pB_gvYjnHHXtR0tEBGOyUBjtyea4oNqG0oiOaRgWEYT5oSXhEmvjhAsv5EJYtYrHk2hJwn09yMvATyU-Y6G9I0oQmdXSu0jmVcUMthSGT/s1600/masih-ada-pemalsuan-fungsi-e-ktp-belum-maksimal-mQs1%255B1%255D.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Kemendagri: Aturan Percepatan Layanan E-KTP Sudah Diterbitkan" border="0" data-original-height="413" data-original-width="620" height="266" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYrC6KcYzE_n63e4tJzx2lWgRciFdq0AboiS2pB_gvYjnHHXtR0tEBGOyUBjtyea4oNqG0oiOaRgWEYT5oSXhEmvjhAsv5EJYtYrHk2hJwn09yMvATyU-Y6G9I0oQmdXSu0jmVcUMthSGT/s400/masih-ada-pemalsuan-fungsi-e-ktp-belum-maksimal-mQs1%255B1%255D.jpg" title="Kemendagri: Aturan Percepatan Layanan E-KTP Sudah Diterbitkan" width="400" /></a></div>
<a href="https://tabloidnasional.com/" target="_blank">tabloidnasional</a>.Aturan percepatan layanan administrasi kependudukan sudah diterbitkan
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terutama kartu tanda penduduk
elektronik (e-KTP).<br />
<br />
Aturan ini harus diikuti dengan pengawasan agar implementasinya lebih
maksimal. Dengan penerbitan aturan percepatan sebagai standar
operasional layanan e-KTP, lambatnya pelayanan diharapkan bisa
diminimalisasi. Meski begitu, pengawasan layanan juga lebih penting.
Karena, persoalan mendasar yang harus diatasi adalah lemahnya
pengawasan.<br />
<br />
“Jadi tanpa pengawasan maka (permendagri percepatan) akan percuma,”
kata anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Ahmad Suaedy di Jakarta
kemarin. Jika aturan yang dikeluar kan Kemendagri itu dilaksanakan oleh
semua jajaran, lanjut dia, maka pelaksanaannya akan maksimal.<br />
<br />
“Pengawasan tidak ada sehingga mereka (aparat pelayanan)
kadang-kadang santai. Memang permendagri tentang percepatan layanan itu
penting, tapi lebih penting adalah pengawasannya. Apakah aturan ini
dilaksanakan atau tidak,” tegas Suaedy.<br />
<br />
Suaedy mengatakan hampir sebagian besar daerah pelayanan e-KTP tidak
terawasi dengan baik. Menurutnya, kepala daerah sebagai atasan dari
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) tidak banyak
melakukan pengecekan. Padahal, peran kepala daerah sangatlah sentral
dalam hal percepatan layanan.<br />
<br />
“Hanya ngomong saja, padahal harus dicek berapa yang belum, hambatan,
dan bagaimana cara penyelesaiannya. Ini harus diperhatikan. Kepala
daerah tidak hanya instruksi, tapi juga mengecek dan memberikan
petunjuk,” ujar Suaedy.<br />
<br />
Suaedy mencontohkan pelayanan di Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai
Utara, Kalimantan Selatan sangatlah baik. Menurutnya, meskipun daerah
terpencil dengan kondisi geografis yang tidak mudah, capaian
perekamannya cukup tinggi yakni 98%, bahkan diganjar penghargaan sebab
layanannya yang baik.<br />
<br />
“Seperti yang terjadi di Amuntai, ini sebenarnya aturannya sama saja
tapi layanannya maksimal. Meskipun masih 4.000-an E-KTP belum selesai,
mereka targetkan 100% di pertengahan tahun ini setelah itu tinggal
layanan reguler. Maka itu, kepala daerah harus cek langsung. Masa di
kota besar malah lambat, sementara di pedalaman lebih cepat,” papar
Suaedy.<br />
<br />
Di tempat terpisah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan
sudah menerbitkan aturan terkait percepatan layanan e-KTP dalam bentuk
permendagri. Aturan ini sendiri di terbitkan setelah Presiden Joko
Widodo memerintahkan agar ada batasan waktu layanan sehingga masyarakat
tidak menunggu lama. “Saya sudah keluarkan permendagri, pelayanan
masyarakat terkait administrasi, termasuk kartu keluarga dan akta
kelahiran, selesai dalam waktu satu jam,” kata Tjahjo.<br />
<br />
Tetapi, Tjahjo mengatakan layanan satu jam hanya bisa terjadi jika semuanya dalam kondisi baik.<br />
Mulai listrik, jaringan, sampai peralatan cetak. “Kalau ada gangguan
harap maklum, tapi kami sudah praktikkan di Cilegon hanya 10 menit,”
tutur Tjahjo.<br />
<br />
Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri Zudan
Arif Fakrullah membenarkan jika aturan tersebut sudah diselesaikan.
Permendagri bernomor 19/2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan
tersebut mencakup semua layanan administrasi kependudukan.<br />
<br />
“Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan dilakukan di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota, meliputi dokumen
kependudukan e-KTP, kartu keluarga (KK), akta kelahiran, akta
perkawinan, akta kematian, dan surat keterangan pindah,” jelas Zudan.<br />
<br />
Zudan mengatakan, dokumen kependudukan diselesaikan dalam waktu satu
jam sampai dengan satu hari sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh
petugas pelayanan Disdukcapil kabupaten/kota.<br />
<br />
Tetapi, dia mengatakan
batas waktu tidak berlaku jika terjadi gangguan jaringan komunikasi atau
sarana dan prasarana.Adminhttp://www.blogger.com/profile/07272577784435630292noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2478072844253330170.post-41433743296789796872018-07-03T01:39:00.001-07:002018-07-03T01:39:41.635-07:00Kemenag: Diminta Untuk Daerah Perketat Syarat Kesehatan Berhaji <div class="post-content-wrapper">
<div class="entry-summary" itemprop="text">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsJYQL6BetQnC29rKcDe4PicYYUr6fbV7fCN9SJcTW_oZD98HIAs16dhQSF6lCLBhjGnfhL7t-3R7WxkCpn3e4tqt_097YkQRCq_Lj6ItG88jMHXCVhHD5wKepcWr9D_aXtqz-yuk-ihK2/s1600/hajiindonesiaantara21%255B1%255D.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Kemenag: Diminta Untuk Daerah Perketat Syarat Kesehatan Berhaji " border="0" data-original-height="680" data-original-width="1024" height="265" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsJYQL6BetQnC29rKcDe4PicYYUr6fbV7fCN9SJcTW_oZD98HIAs16dhQSF6lCLBhjGnfhL7t-3R7WxkCpn3e4tqt_097YkQRCq_Lj6ItG88jMHXCVhHD5wKepcWr9D_aXtqz-yuk-ihK2/s400/hajiindonesiaantara21%255B1%255D.jpg" title="Kemenag: Diminta Untuk Daerah Perketat Syarat Kesehatan Berhaji " width="400" /></a></div>
<a href="https://wartahub.com/" target="_blank">wartahub</a>.Kementerian Agama (Kemenag) tidak terlalu mempersoalkan adanya aturan
baru dari pemerintah Arab Saudi yang meminta calon jamaah yang
menderita sakit kronis untuk tidak berhaji. Kendati belum mendapat
penjelasan detail soal aturan tersebut karena belum resmi menerima surat
dari Saudi, Kemenag menandaskan, persyaratan itu tidak jauh beda dengan
isi Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 15/2016 tentang
Istithaah Kesehatan Haji.<br />
<br />
Untuk meminimalisir calon jamaah haji dengan sakit kronis seperti
gagal ginjal, gagal jantung dan stroke berat, Kemenag akan melakukan
pengetatan sejak awal melalui petugas Kemenag di daerah.<br />
<br />
“Kami melakukan seleksi dengan berpegang pada Permenkes No 15 yang
sudah ada. Kami minta daerah untuk ketat melaksanakan ketentuan syarat
kesehatan yang berlaku,” tanda Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Kemenag Nizar Ali di Jakarta.<br />
<br />
Untuk merealisasikannya, Direktorat Jenderal PHU juga terus
menyosialisasikan aturan Permenkes tersebut ke kabupaten/kota. Nizar Ali
sependapat, dengan seleksi yang ketat maka tingkat kesehatan jamaah
akan lebih terkontrol. Pola pemantauan kesehatan secara dini ini juga
akan memudahkan petugas dalam melakukan pengawasan dan penanganan di
Tanah Suci.<br />
<br />
Upaya pemantauan kesehatan jamaah mulai tingkat bawah juga akan
diintensifkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kepala Pusat
Kesehatan Kapuskes Haji Kemenkes Eka Jusuf Singka mengatakan, setelah
menerima surat dari Arab Saudi, pihaknya langsung berkoordinasi dengan
dinas kesehatan kabupaten/kota. “Kami sosialisasikan surat tersebut
sehingga pemerintah daerah benar-benar memperhatikan istithaah (syarat
kemampuan) kesehatan haji,” kata Eka.<br />
<br />
Puskes Haji pun meminta calon jamaah haji menyiapkan diri sedari awal
dari sisi kesehatannya. Salah satu yang diminta disiapkan oleh calon
jamaah haji adalah mau ikut serta dalam program Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. “Masih banyak jamaah haji yang
mengabaikan kepesertaan di BPJS Kesehatan,” ujar Eka.<br />
<br />
Eka menegaskan, BPJS Kesehatan bermanfaat bagi calon jamaah haji,
baik sebelum keberangkatan ke Tanah Suci maupun saat kepulangan ke Tanah
Air. JIka jamaah sakit sebelum berangkat, maka biaya perawatannya
ditanggung BPJS. “Begitu juga jika pulang dari Arab Saudi sakit, jamaah
tak perlu lagi khawatir dengan biayanya,” papar Eka.<br />
<br />
Pemerintah selama ini tidak menanggung biaya pengobatan jamaah ketika
di Tanah Air. Sedangkan saat di Tanah Suci, biaya kesehatan atau
pengobatan jamaah dijamin oleh Pemerintah Arab Saudi.<br />
Pengalaman dari tahun ke tahun, banyak jamaah yang sakit saat akan
diberangkatkan. Begitu juga dengan jamaah yang baru tiba di debarkasi.
“Banyak juga jamaah yang sakit sejak di Arab Saudi dan dipulangkan dalam
kondisi masih sakit, tapi layak terbang,” kata Eka.<br />
<br />
Mengenai cuaca di Arab Saudi saat musim haji tahun ini yang cenderung
masih dalam musim panas. Eka meminta calon jamaah haji mulai
membiasakan diri dengan kondisi tersebut. Olahraga jalan kaki di pagi
hari dapat menjadi salah satu alternatif kegiatan beradaptasi.<br />
<br />
“Yang jelas jamaah harus menjaga kesehatan dan kebugaran tubuhnya. Mengonsumsi makanan sehat,” terang Eka.<br />
<br />
Dari tahun ke tahun jamaah Indonesia dengan kategori kesehatan risiko
tinggi masih tergolong besar. Pada 2017, dari total 221.000 jamaah
haji, sekitar 63% atau 129.999 orang di antaranya masuk golongan risti.
Kategori risti adalah mereka yang usianya 60 tahun ke atas atau jamaah
yang memiliki faktor risiko dan gangguan kesehatan yang bisa menyebabkan
keterbatasan dalam menjalankan ibadah haji<br />
</div>
</div>
Adminhttp://www.blogger.com/profile/07272577784435630292noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2478072844253330170.post-92205858409788713302018-07-03T01:35:00.002-07:002018-07-03T01:35:14.850-07:00DPR RI Mempertanyakan Sistem Keamanan Facebook Dalam Melindungi Data Pengguna<div class="td-post-content">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGTidyJnhdAXpTgRQ2lzWj7Y5cq-0pzFp6VEbFtmwLHoNtX9Sgjj9gfxYwio9RmLdz0l-knKvGGpdVLzkF-eZc8Sr726xwLcVc91vXNURqKth-H5Jq-mG-UAPiZveV4MYkL_gn7rwCUZlO/s1600/facebook-oke1-300x200%255B1%255D.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="DPR RI Mempertanyakan Sistem Keamanan Facebook Dalam Melindungi Data Pengguna" border="0" data-original-height="200" data-original-width="300" height="266" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGTidyJnhdAXpTgRQ2lzWj7Y5cq-0pzFp6VEbFtmwLHoNtX9Sgjj9gfxYwio9RmLdz0l-knKvGGpdVLzkF-eZc8Sr726xwLcVc91vXNURqKth-H5Jq-mG-UAPiZveV4MYkL_gn7rwCUZlO/s400/facebook-oke1-300x200%255B1%255D.jpg" title="DPR RI Mempertanyakan Sistem Keamanan Facebook Dalam Melindungi Data PenggunaDPR RI Mempertanyakan Sistem Keamanan Facebook Dalam Melindungi Data Pengguna" width="400" /></a></div>
<a href="https://www.rakyatid.com/" target="_blank">rakyatid</a>.Isu kebocoran data pengguna Facebook ke Cambridge Analytica untuk
kepentingan politik masih belum terselesaikan. Ternyata dari 87 juta itu
ada data-data pengguna Facebook di Indonesia.<br />
<br />
Facebook merilis persentase kebocoran data tersebut dalam sebuah
keterangan pers. Satu juta dari 87 juta data yang bocor adalah data
pengguna dari Indonesia. Itu artinya, 1 juta data itu kini sudah masuk
ke database Cambridge Analytica.<br />
<br />
Data milik pengguna FB di Amerika adalah data yang paling banyak
bocor . namun, jumlah user Indonesia yang datanya bocor terbilang besar
karena masuk ke Top 3 dari kebocoran data tersebut.<br />
Awalnya facebokk di agendakan untuk memenuhi undangan Komisi I DPR
pada rabu 11 April, namun dengan alasan sibuk, maka agenda tersebut
dijadwalkan ulang.<br />
<br />
Anggota Komisi I DPR Sukamta mempertanyakan Tanggungjawab Facebook
dalam melindungi data para penggunanya. Pasalnya, Facebook dianggap
seolah lepas tanggungjawab atas kebocoran data pengguna Facebook di
sejumlah negara, termasuk Indonesia.<br />
<br />
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai Facebook seolah
berusaha menyembunyikan kasus kebocoran data itu setelah melihat alur
peristiwanya hingga terungkap saat ini. “Jadi di mana pertanggung
jawaban moral Facebook? Jadi kalau begini terhadap para penggunanya yang
jumlahnya jutaan, mungkin miliaran orang, kami mohon Anda memberi
jawaban yang clear, kalau memang di situ (Facebook) enggak ada (data)
keluar,” kata Sukamta dalam rapat dengar pendapat dengan Facebook di
Ruang Rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa
(17/4/2018)<br />
.<br />
Hal ini dikatakan Sukamta setelah mendengarkan penjelasan Vice
President Facebook untuk Bidang Kebijakan Publik di Asia Pasifik, Simon
Milner yang menuding Peneliti Cambridge University, Dr. Alexander Kogan
sebagai biang kerok atas kebocoran data pengguna Facebook di sejumlah
negara, termasuk Indonesia. Sukamta mengaku bisa memahami penjelasan
Simon tersebut.<br />
<br />
“Tetapi saya enggak bisa menerima alasan itu karena seolah-olah dari
Facebook ini, menyediakan platform supaya digunakan oleh banyak orang,
tetapi orang pengguna ini tidak diberi informasi data yang dikoleksi itu
akan digunakan untuk apa,” kata legislator asal daerah pemilihan
Yogyakarta ini.<br />
<br />
Kemudian, antara Facebook dengan Alexander Kogan tidak adanya
perjanjian itu dianggapnya sebagai pembiaran terhadap pengamembang
aplikasi untuk dapat mengambil data pengguna Facebook tanpa izin. Lalu,
untuk pembenahan atas kebocoran data para penggunanya pun
disorotinya.karena dianggap tidak adanya upaya dari pihak Facebook
sendiri.<br />
<br />
Atas terjadinya kebocoran data pada Facebook ini. Para penggunanya
mulai berangsur meninggalkan media sosial yang didirikan Mark Zuckerberg
ini ke media sosial lainnya.<br />
<br />
“Kalau pada Maret 2018 tidak oleh media diungkap, apakah Facebook
tetap akan melakukan perubahan-perubahan dan bertanggung jawab terhadap
seluruh pengguna data ini,” imbuhnya.<br />
</div>
Adminhttp://www.blogger.com/profile/07272577784435630292noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2478072844253330170.post-39281350548091977102018-07-03T01:29:00.001-07:002018-07-03T01:29:09.036-07:00Sejumlah Sosok Yang Bermunculan Jelang Pilpres 2019<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjF-EounoznuDe51O-SxweUMYvELLwOqNyevklKO13Jr5W3-lGPfA939ZBmEqE5BW5ilSJBblnxDPdGBHuKPv7zWrES7XW9aSfiJIAE7FGt6zpes3y2BUj8TYEzp4oK0gs_UdxHIG2G5S3a/s1600/Screen-Shot-2017-01-04-at-3.32.59-PM-750x430%255B1%255D.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Sejumlah Sosok Yang Bermunculan Jelang Pilpres 2019" border="0" data-original-height="430" data-original-width="750" height="228" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjF-EounoznuDe51O-SxweUMYvELLwOqNyevklKO13Jr5W3-lGPfA939ZBmEqE5BW5ilSJBblnxDPdGBHuKPv7zWrES7XW9aSfiJIAE7FGt6zpes3y2BUj8TYEzp4oK0gs_UdxHIG2G5S3a/s400/Screen-Shot-2017-01-04-at-3.32.59-PM-750x430%255B1%255D.png" title="Sejumlah Sosok Yang Bermunculan Jelang Pilpres 2019" width="400" /></a></div>
<a href="https://erafakta.com/" target="_blank">erafakta</a>.Kemunculan sejumlah sosok bakal calon presiden (Capres) jelang
Pilpres 2019, berpotensi memberi efek getar bagi Joko Widodo (Jokowi)
atau Prabowo Subianto. Mulai dari Gatot Nurmantyo, Rizal Ramli hingga
figur pengusaha sekaligus politikus, Sam Aliano yang muncul ke permukaan
beberapa waktu belakangan. “Saya mendengar informasi A1 (sumber
primer). Saya nyapres, kubu Jokowi dan Prabowo tidak senang, khawatir
dan ketakutan,” ungkap Sam.<br />
<br />
Seperti
apa kekhawatiran dua figur yang berpotensi “rematch” di Pilpres 2019
itu, menurut Sam? “Mereka khawatir sekali, karena secara perhitungan
politik, mereka tahu pasti bahwa orang baru akan dengan mudah
memenangkan kursi presiden RI,” papar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha
Indonesia Muda tersebut. Selain itu, Sam menduga, ada pihak yang ingin
membunuh karakternya dengan menyebar fitnah dengan isu Warga Negara
Asing (WNA). Hal ini, dianggapnya merugikan karena dapat menjatuhkan
elektabilitasnya.<br />
<br />
Padahal Sam menegaskan, bahwa dirinya adalah
Warga Negara Indonesia (WNI). Hal itu menjadi salah satu syarat untuk
memilih dan dipilih sebagai Presiden. Padahal, menurutnya, dia selalu
memberikan hak suara sebagai warga negara di setiap pemilu. “Jadi
sekarang giliran saya yang dipilih. Tetapi, malah ada fitnah yang
mengatakan bahwa saya adalah WNA. Mereka (Jokowi dan Prabowo) tahu,
pasti saya, Sam Aliano, akan mengalahkan mereka,” tegas Sam.Adminhttp://www.blogger.com/profile/07272577784435630292noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2478072844253330170.post-86735616510760385182018-07-03T01:19:00.000-07:002018-07-03T01:19:22.572-07:00Menhub: 80 Persen Truk Barang Di Indonesia Overload<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmCQOx-GewobT0JggAJgMj0GU2bkXFimV8kbklVN5pgX-ruf-MmjfDEOSWnv2lqDav6RGiLnfRbeU8EVQzqwyUzGuH_THEaStStgqpxAULp5NFsB1Ngh3-WEM20eHiE5bp0yNt6HBrF-kX/s1600/11%255B1%255D.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Menhub: 80 Persen Truk Barang Di Indonesia Overload" border="0" data-original-height="415" data-original-width="790" height="210" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmCQOx-GewobT0JggAJgMj0GU2bkXFimV8kbklVN5pgX-ruf-MmjfDEOSWnv2lqDav6RGiLnfRbeU8EVQzqwyUzGuH_THEaStStgqpxAULp5NFsB1Ngh3-WEM20eHiE5bp0yNt6HBrF-kX/s400/11%255B1%255D.jpg" title="Menhub: 80 Persen Truk Barang Di Indonesia Overload" width="400" /></a></div>
<a href="https://kolomfakta.com/" target="_blank">kolomfakta</a>.Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dibuat geram. Lantaran
ambruknya Jembatan Cincin Lama atau Widang di Tuban yang diduga akibat
truk yang kelebihan muatan atau over load. Toleransi pun diklaim tidak
akan lagi diberikan.<br />
<br />
Berdasarkan data Kementerian Perhubungan Budi mengungkapkan, saat ini
sebanyak 80 persen truk barang yang beroperasi di Indonesia overload.
Dia pun mengakui aturan saat ini pun masih memungkinkan kendaraan
kelebihan beban untuk tetap jalan.<br />
<br />
“Sudah saatnya kami lebih ketat. Tidak usah pengenaan denda-denda
lagi, kalau kelebihan (beban) tidak boleh jalan,” ujar Budi dikutip dari
Apa Kabar Pagi <em>tvOne</em>, Kamis 19 April 2018.<br />
<br />
<div id="ads">
Budipun mengungkapkan, akan mempererat kerja sama dengan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai hal ini.
Sehingga, kebijakan di jembatan timbang dengan pengelolaan jalan dapat
sejalan.</div>
<div id="ads">
</div>
“Karena itu kami akan kerja sama dengan PUPR untuk mengelola dengan baik jembatan timbang dan jalan nasional,” tegas Budi.Adminhttp://www.blogger.com/profile/07272577784435630292noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2478072844253330170.post-34860917996498054702018-07-03T01:11:00.001-07:002018-07-03T01:11:41.097-07:00DPR: Agar Aturan Pajak Tidak Beratkan UMKM<div class="post-content-wrapper">
<div class="entry-summary" itemprop="text">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG2WspBoD6P7TarmdUZ6dJ4kJ4z2t4CaV-qHntOM5fAlUfMVvIvqCXlMlHfZCYg_Q1QQsdIBu2QKgmziPO_Ze1-SI44xAjq4y4qnMGG2_Ft0jSeclqgJrTADnJmwR7ZVTu3tcMskEPeVc1/s1600/UMKM-Butuh-Dukungan-E2809CFintechE2809D1%255B1%255D.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="DPR: Agar Aturan Pajak Tidak Beratkan UMKM" border="0" data-original-height="372" data-original-width="620" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG2WspBoD6P7TarmdUZ6dJ4kJ4z2t4CaV-qHntOM5fAlUfMVvIvqCXlMlHfZCYg_Q1QQsdIBu2QKgmziPO_Ze1-SI44xAjq4y4qnMGG2_Ft0jSeclqgJrTADnJmwR7ZVTu3tcMskEPeVc1/s400/UMKM-Butuh-Dukungan-E2809CFintechE2809D1%255B1%255D.jpg" title="DPR: Agar Aturan Pajak Tidak Beratkan UMKM" width="400" /></a></div>
<a href="https://wartahub.com/" target="_blank">wartahub</a>.Aturan pajak di Indonesia saat ini dinilai masih labil. Banyak
peraturan yang tidak tersosialisasi dengan baik atau pun memberatkan
dunia usaha khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).<br />
<br />
Menyikapi hal tersebut Anggota Komisi VI DPR-RI Darmadi Durianto
berharap agar Direktorat Jenderal Pajak tidak mengeluarkan
peraturan-peraturan yang belum dikaji secara mendalam.<br />
<br />
Hal ini disampaikan Darmadi saat menjadi pembicara seminar pajak
sosialisasi reformasi perpajakan Bagi UKM beberapa waktu lalu.
Menurutnya, aspek psikologis masyarakat saat ini harus menjadi salah
satu pertimbangan dalam membuat sebuah peraturan.<br />
<br />
<div id="ads">
“Jika peraturan dibuat kemudian ditunda atau direvisi
kembali, maka akan menurunkan wibawa Pemerintahan saat ini,” ujar
Darmadi dikutip dari keterangannya, Kamis 19 April 2018.</div>
<div id="ads">
</div>
Menurut Bendahara Umum Megawati Institute ini, reformasi perpajakan
harus mendorong agar UMKM dapat berkembang dan mempunyai daya saing di
era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini.<br />
<br />
“Sebuah peraturan pajak yang dibuat jangan sampai menurunkan daya
saing pelaku UMKM.”kata Koordinator Komite Perekonomian DPP PDI
Perjuangan ini.<br />
<br />
Sementara itu, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Dirjen Pajak,
Hestu Yoga Saksama menuturkan, masyarakat masih banyak yang tidak patuh
dalam membayar pajak. Meskipun demikian masyarakat tidak perlu takut
terhadap petugas pajak.<br />
<br />
“Harus membuka komunikasi yang baik dengan kantor pajak, jangan
takut. Pajak adalah modal pembangunan nasional, sehingga setiap warga
negara tanpa tanpa terkecuali harus patuh membayar pajak,” ungkap Hestu
Yoga.<br />
</div>
</div>
Adminhttp://www.blogger.com/profile/07272577784435630292noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2478072844253330170.post-37162871183097054162018-07-03T00:38:00.001-07:002018-07-03T00:38:54.310-07:00Jelang Pilpres 2019, Sejumlah Figur Telah Bermunculan<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj96_FPe0r6UVb0lPggmCfpou2IAt6LOsNleEKuKf_YX8Knq4LSu-vCAdrZh8mzCkXGA8eotrzkovrhfw3Wcqw1mWPfTyax7aD3SibrUVtoQi1RZevsgJD7Xl3xcvE1sl-HssN2KLi2U1tA/s1600/jika-poros-ketiga-muncul-di-pilpres-2019-pdip-kamis-siap-KUn7y73sBx-640x384%255B1%255D.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Jelang Pilpres 2019, Sejumlah Figur Telah Bermunculan" border="0" data-original-height="384" data-original-width="640" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj96_FPe0r6UVb0lPggmCfpou2IAt6LOsNleEKuKf_YX8Knq4LSu-vCAdrZh8mzCkXGA8eotrzkovrhfw3Wcqw1mWPfTyax7aD3SibrUVtoQi1RZevsgJD7Xl3xcvE1sl-HssN2KLi2U1tA/s400/jika-poros-ketiga-muncul-di-pilpres-2019-pdip-kamis-siap-KUn7y73sBx-640x384%255B1%255D.jpg" title="Jelang Pilpres 2019, Sejumlah Figur Telah Bermunculan" width="400" /></a></div>
<a href="https://kolomaktual.com/" target="_blank">kolomaktual</a>.Ada beberapa tokoh yang disinyalir akan menjadi penantang Joko Widodo
(Jokowi) di Pilpres 2019. Mulai dari Prabowo Subianto, Gatot Nurmantyo,
hingga Sam Aliano. Nama terakhir, merupakan politisi sekaligus
pengusaha naturalisasi asal Turki. Sam Aliano akan menjadi alternatif
bagi masyarakat Indonesia selain sosok lainnya yang akan berusaha
menggeser Jokowi dari Istana Negara.<br />
<br />
“Jadi, ada orang yang sangat sederhana, tidak tahu asal-usul
darimana, tiba-tiba berani menantang sekelas beliau (Jokowi). Ibarat
kata, ada orang baru, naik ring tinju, berani menantang Mike Tyson,”
ujar Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (Median), Rico Marbun.
Menurut Rico, hal itu tidak dapat dianggap main-main. Khususnya bagi
Jokowi yang diproyeksikan kembali mencalonkan diri sebagai petahana
Presiden RI.<br />
<br />
Rico merefleksikan situasi saat ini dengan zaman orde baru yang
dipimpin Presiden Soeharto. Saat itu, terang Rico, orang berbisik-bisik
tentang Soeharto saja tidak berani, apalagi menantangnya. Artinya, Rico
menegaskan, kharisma seorang pemimpin menjadi syarat mutlak agar dapat
bertahan di mata rakyat.<br />
<br />
“Kalau kita melihat di negara-negara yang pemimpinnya sangat kuat,
boro-boro mengkritik secara terbuka. Bahasa sederhananya, ngobrol di
warung kopi saja tidak berani. Nah, beliau (Sam Aliano) ini muncul ke
permukaan. Ada message (pesan) yang mungkin perlu diperhatikan oleh Pak
Jokowi,” paparnya.<br />
<br />
Sebaliknya lanjut Rico, dari pihak calon penantang juga membutuhkan
keberanian dan nyali yang kuat untuk menantang sang juara bertahan.
Apalagi melawan calon pemimpin yang telah pernah menjabat sebelumnya.<br />
<br />
“Saya melihat ada semacam keberanian, meski saya tidak tahu latar
belakangnya, tapi beliau (Sam Aliano) mendeklarasikan bahwa, ‘Pak Jokowi
lawan saya saja.’Jadi sampai pada titik seperti itu, masih ada orang
seperti pak Sam ini yang berani menantang Jokowi,” tutur Rico.<br />
<br />
Berdasarkan hasil survei Median beberapa waktu lalu, terbukti bahwa
sebagian besar masyarakat ingin ada pergantian presiden di tahun 2019
mendatang. Dalam hasil survei yang dilakukan sepanjang 24 Maret hingga 6
April 2018, diketahui ada 46,37% responden ingin presiden diganti oleh
tokoh lain. Artinya, responden tidak ingin Jokowi kembali menjabat
Presiden di periode berikutnya.<br />
<br />
Sementara itu, sebesar 45,22% responden masih berharap Jokowi
menjabat kembali sebagai presiden hingga 2024. Sisanya, yakni 8,41%
tidak menjawab. “Yang ingin Jokowi diganti ada 46,37%. Pak Sam ini
termasuk di dalamnya. Walaupun sangat tipis, maksud saya begini, Pak Sam
ini versi lain dari hashtag (tagar) #2019GantiPresiden,” jelasnya.<br />
<br />
Seperti sebelumnya, hal serupa dapat terjadi jika Pilpres
dilaksanakan pada saat survei dilakukan. Jokowi memang memiliki
elektabilitas tertinggi, yakni 36,2%. Namun, 63,8% sisanya dimiliki oleh
belasan capres lain.<br />
<br />
Survei tersebut melibatkan 1.200 responden di seluruh Indonesia.
Margin of error mencapai kurang lebih 2,9% dan tingkat kepercayaan
survei mencapai 95%. Sampel dipilih secara acak dengan teknik multistage
random sampling dan proporsional atas populasi provinsi dan gender.Adminhttp://www.blogger.com/profile/07272577784435630292noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2478072844253330170.post-50170464896292981262018-07-03T00:32:00.004-07:002018-07-03T00:32:58.921-07:00Menperin: Kerjasama RI Dan China Kembangkan Industri Di Luar Jawa<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAGDXL_lefA0bX6P4LDysH2cjrjQVoxTeb8qE9MuNUP_-7f9xe0VuXT0Yr9nglKeQkslbsXZU7cNCFuH1UtAJOMAW0oq3yeE8K2ctrmj-wURMWp9ajVWHIjH8d64fBQLattBhAx-dSacQp/s1600/22kawasan-industri-di-luar-jawa-terus-dipacu-jAT1%255B1%255D.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Menperin: Kerjasama RI Dan China Kembangkan Industri Di Luar Jawa" border="0" data-original-height="325" data-original-width="635" height="203" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAGDXL_lefA0bX6P4LDysH2cjrjQVoxTeb8qE9MuNUP_-7f9xe0VuXT0Yr9nglKeQkslbsXZU7cNCFuH1UtAJOMAW0oq3yeE8K2ctrmj-wURMWp9ajVWHIjH8d64fBQLattBhAx-dSacQp/s400/22kawasan-industri-di-luar-jawa-terus-dipacu-jAT1%255B1%255D.jpg" title="Menperin: Kerjasama RI Dan China Kembangkan Industri Di Luar Jawa" width="400" /></a></div>
<a href="https://channelnasional.com/" target="_blank">channelnasional</a>.Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto bertemu dengan
Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Chian membahas perkembangan kerja
sama Indonesia dan China khususnya di sektor industri, yang selama ini
sudah berjalan. Hal ini terkait dengan proyek-proyek dari Belt and Road
Initiative.<br />
<br />
Airlangga mengatakan, Indonesia dan China sudah sepakat mengembangkan
beberapa proyek pembangunan kawasan industri di luar Pulau Jawa yang
tertuang dalam program One Belt One Road (OBOR). Kedua belah pihak akan
bersinergi dalam pembangunan kawasan industri di Sumatera Utara,
Kalimantan Utara, dan Sulawesi Utara.<br />
<br />
“Potensi investasi ini sejalan dengan upaya Pemerintah Indonesia
dalam mengembangkan kawasan industri di luar Pulau Jawa. Kami mendorong
percepatan pembangunannya lantaran membawa multiplier effect bagi
perekonomian nasional,” ujar Airlangga, Kamis (19/4).<br />
<br />
Investor China, di Sumatera Utara berpotensi menanamkan modalnya
untuk pembangunan Kuala Tanjung Internasional Hub Port and Industrial
Estate. Selain itu, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei
Mangkei.<br />
<br />
Untuk wilayah Kalimantan Utara, proyek yang ditawarkan yakni
pengembangan kawasan industri klaster smelter alumina dan alumunium. Ada
pula kawasan industri dan pelabuhan internasional Tanah Kuning.
Sedangkan, di Sulawesi Utara, terdapat pula peluang pembangunan Kawasan
Industri dan Pelabuhan Internasional Bitung.<br />
<br />
Kerja sama tersebut merupakan realisasi pertemuan bilateral antara
Presiden RI Joko Widodo dengan Presiden China Xi Jinping terkait
peningkatan kerja sama ekonomi Indonesia-Tiongkok pada Belt and Road
Forum for International Cooperation di Beijing, Tiongkok, Mei 2017.<br />
<br />
“Tindak lanjutnya, ini akan dibahas dalam kunjungan perdana menteri
mereka ke Indonesia pada pertengahan Mei ini, dan kunjungan Presiden
Joko Widodo ke China pada Juli mendatang,” ungkap Airlangga.<br />
<br />
Sementara itu, Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses
Industri Internasional (KPAII) Kemenperin I Gusti Putu Suryawirawan
menuturkan, guna mempercepat realisasi investasi pembangunan kawasan
industri, rapat maraton yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator
Kemaritiman akan terus dilakukan.<br />
<br />
Rapat tersebut bertujuan untuk mencari berbagai solusi mengenai
kendala di lapangan seperti aturan tata ruang, keselamatan hingga
pemenuhan aturan lingkungan. “Kami ingin dalam tahun ini sudah ada yang
bisa terealisasi dari program OBOR,” kata Putu.Adminhttp://www.blogger.com/profile/07272577784435630292noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-2478072844253330170.post-47353694304112617192018-07-03T00:03:00.000-07:002018-07-03T00:03:20.881-07:00Menteri Susi Bantah Kabar Sudah Hambat Ekspor Ke Uni Eropa<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_MXSP3CGiNYPOvWPSHVWzsaHA1Tb_DvVhx1_TrvaEbYHsrlDO5e82CeRJ8LQBxSGVs_NfigUzOMq42wNJHedKmySKXsA0LcCj9jZJ5U0OXU3Zceb8w_HaiYQRueY0TLZs5udtNzfHEirJ/s1600/menteri-susi-bantah-hambat-ekspor-ikan-indonesia-ke-uni-eropa1%255B1%255D.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Menteri Susi Bantah Kabar Sudah Hambat Ekspor Ke Uni Eropa" border="0" data-original-height="335" data-original-width="670" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_MXSP3CGiNYPOvWPSHVWzsaHA1Tb_DvVhx1_TrvaEbYHsrlDO5e82CeRJ8LQBxSGVs_NfigUzOMq42wNJHedKmySKXsA0LcCj9jZJ5U0OXU3Zceb8w_HaiYQRueY0TLZs5udtNzfHEirJ/s400/menteri-susi-bantah-hambat-ekspor-ikan-indonesia-ke-uni-eropa1%255B1%255D.jpg" title="Menteri Susi Bantah Kabar Sudah Hambat Ekspor Ke Uni Eropa" width="400" /></a></div>
<a href="https://harianpress.com/" target="_blank">harianpress</a>.Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, membantah kabar bahwa dia sudah menghambat ekspor pengusaha ke Uni Eropa.<br />
<br />
Susi menepis kabar itu mengacu pada pemberitaan sebuah media yang
menyebutkan bahwa kementeriannya belum memberikan tanggapan atas keluhan
pelaku usaha tentang kepastian pengurusan perizinan ekspor hasil
tangkapan ikan ke Uni Eropa.<br />
<br />
“Eksportir mengeluh mau ekspor ke Eropa, disebut KKP (Kementerian
Kelautan dan Perikanan) diam saja. Jadi, bagi saya agak aneh dan itu
saya pikir tidak betul,” kata Susi dalam konferensi pers di Jakarta pada
Kamis, 19 April 2018.<br />
<br />
<div id="ads">
Saat perwakilan Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan
Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) datang melapor kepadanya
pada pekan lalu, Susi mengaku langsung melaksanakan rapat agar pengusaha
bisa cepat memperoleh <em>approval number</em> untuk ekspor ke Uni Eropa. Para pengusaha datang siang dan malamnya sudah langsung dibahas.</div>
<div id="ads">
</div>
Susi pun berpesan kepada pada pers, jika memberitakan sesuatu,
sebaiknya narasumber dilengkapi terlebih dahulu. Kemudian, kedua,
lembaganya tidak bisa serta-merta mengeluarkan izin ekspor ke Eropa,
sementara di Kementerian tidak ada izinnya. “Kalau kalian tulis KKP diam
dengan izin ekspor ke Eropa itu tidak benar. Izin Eropa itu Eropa yang
kasih, bukan kami,” ujar Susi.<br />
<br />
Menurut Susi, kewenangan lembaganya adalah memberikan rekomendasi klasifikasi perusahaan dengan <em>approval number</em> untuk diberikan kepada Uni Eropa.<br />
<br />
“Jadi, KKP mau diam, mau berusaha, kalau Uni Eropa memang enggak
kasih, ya, enggak bisa ekspor. Dan waktu itu AP5I, membahas dengan kita.
Rupanya memang Indonesia sekarang kuotanya masih dibatasi,” ujar Susi.<br />
<br />
Jika mau cepat mendapatkan izin ekspor, harus dilakukan perbaikan
aturan. Susi pun mengatakan sudah menyiapkan beberapa peraturan menteri
tentang hal itu.<br />
<br />
“Tinggal perusahaan itu siapa yang siap diaudit. Dan untuk bisa <em>approve</em> ke Eropa, ya, harus punya standarnya, ya kebersihannya, <em>flow </em><em>chart</em>-nya, asap-nya. Kalau yang khusus untuk frozen produk, jadi tidak asal minta,” ujar Susi.Adminhttp://www.blogger.com/profile/07272577784435630292noreply@blogger.com0